Beberapa waktu terakhir, isu tentang rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak yang bertanya-tanya apakah pemerintah benar-benar akan membuka seleksi CPNS tahun 2026 mendatang, terlebih setelah muncul kabar bahwa anggaran penerimaan ASN sudah disiapkan dalam RAPBN 2026.
Meski demikian, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai jadwal pembukaan seleksi CPNS 2026.

Belum Ada Jadwal Resmi dari Pemerintah
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan jadwal atau formasi resmi untuk CPNS 2026. Ia menjelaskan, fokus pemerintah saat ini masih tertuju pada penyelesaian seleksi CASN 2024, yang mencakup CPNS dan PPPK di berbagai instansi pusat maupun daerah.
Zudan juga menambahkan bahwa setiap rekrutmen ASN baru harus melalui proses panjang, mulai dari pemetaan kebutuhan, usulan formasi dari instansi, hingga persetujuan anggaran. Karena itu, masyarakat diimbau untuk menunggu informasi resmi melalui situs BKN atau KemenPANRB, bukan dari sumber tidak jelas di media sosial.
Sinyal dari Kemenkeu: Anggaran Sudah Disiapkan
Meskipun belum diumumkan secara resmi, sinyal kuat tentang adanya penerimaan CPNS 2026 sudah mulai terlihat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa anggaran penerimaan ASN baru telah disiapkan dan akan dimasukkan dalam RAPBN 2026. Hal ini termasuk untuk kebutuhan kementerian baru dan daerah, yang sedang dihitung bersama DPR.
Mengapa Pemerintah Mulai Siapkan Anggaran dari Sekarang
Langkah menyiapkan anggaran jauh sebelum rekrutmen dilakukan bukan hal baru. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan dana untuk menggaji ASN baru, pelatihan, serta kebutuhan administrasi. Dengan begitu, ketika kebijakan pembukaan CPNS 2026 resmi ditetapkan, seluruh aspek keuangan sudah siap tanpa perlu revisi besar di tengah tahun anggaran.
Kesimpulan: Belum Dibuka, Tapi Sinyalnya Sudah Kuat
Jadi, CPNS 2026 memang belum resmi dibuka, tetapi indikasi ke arah pembukaan sudah cukup jelas. Pemerintah tengah menyiapkan anggaran dan memetakan kebutuhan ASN, terutama untuk instansi yang kekurangan pegawai akibat pensiun massal dan perubahan struktur organisasi.
Untuk saat ini, masyarakat disarankan tidak mudah percaya pada informasi rekrutmen yang belum dikonfirmasi pemerintah, serta terus memantau update melalui situs resmi: